Pertemuan Pembahasan Penanganan dan Pengelolaan Satwa Liar Dilindungi Pasca Penyerahan/Penyitaan di Sumatera Utara

IMG_0880 (1)

Pembahasan rencana penanganan dan pengelolaan satwa liar dilindungi pasca penyerahan/penyitaan bersama para mitra (photo credit: alfianto siregar)

Upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya merupakan bagian dari tugas pokok utama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDASU). Dalam menjalankan tugas tersebut, BBKSDASU selalu menjalin kerjasama dengan parapihak seperti lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum dan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Pada tanggal 12 Mei 2016, BBKSDASU mengadakan pertemuan pembahasan penanganan dan pengelolaan satwa liar dilindungi pasca penyerahan/penyitaan bersama para mitra seperti Pilar, LCP, YOSL-OIC, ICSP, SRI, VESSWIC, SCORPION, YBCM dan KBM. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Tri Atmojo, S.Hut, M.T. dan Kepala Bidang Teknis Ir. Garendel Siboro, M.Si. Pada kesempatan tersebut ditegaskan bahwa kegiatan penanganan dan pengelolaan ini menjadi prioritas khusus dimana BBKSDASU selalu berusaha menjamin kesejahteraan satwa liar hasil penyerahan/penyitaan di Provinsi Sumatera Utara. Konsep kesejahteraan satwa liar hasil penyerahan/penyitaan tidak hanya sebatas tercukupinya kebutuhan fisiknya, upaya tersebut harus dapat menjamin satwa liar hasil penyerahan/penyitaan dapat dilepasliarkan kembali jika dimungkinkan. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi satwa harus menjadi bagian pengelolaan satwa liar hasil penyerahan/penyitaan.

Upaya penanganan dan pengelolaan tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Berbagai tantangan dan halangan menjadi pekerjaan rumah bersama. Pertama adalah jumlah pusat penyelamatan satwa (PPS) yang masih terbatas. Jumlah PPS yang masih sedikit pada umumnya dikarenakan oleh besarnya biaya operasional (pakan, obat, kandang, perawatan, dll), lahan yang terbatas dan tidak memadainya sumber daya manusia (seperti ketersediaan dokter hewan). Selain itu, pendirian PPS memakan waktu dan biaya sehingga muncul keengganan akibat sistem birokrasi. Ironisnya, meningkatnya degradasi kawasan hutan akan diiringi oleh bertambahnya konflik satwa liar dimana jumlah lembaga yang mampu menampung satwa hasil penyitaan/penyerahan cenderung tidak bertambah. Sebagai gambaran, BBKSDASU sampai saat ini belum memiliki PPS, hanya sebatas kandang transit yang jumlahnya sedikit.

Untuk menjawab tantangan tersebut, para mitra BBKSDASU mengusulkan beberapa solusi yang aplikatif. Salah satunya adalah pelepasliaran satwa liar hasil penyerahan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri, dimana sebelumnya telah diverifikasi kesehatannya. Kegiatan seperti ini dapat meringankan beban PPS dimana satwa yang membutuhkan perlakuan sendiri yang hanya ditangani oleh PPS. Selain itu, cara ini menjadi cara edukasi yang tepat kepada masyarakat tentang pentingnya satwa liar di ekosistemnya. Usul lainnya adalah eutanasia bagi satwa yang tidak dapat dilepasliarkan dengan pertimbangan besaran biaya yang dikeluarkan jika dipelihara hingga mati, sehingga PPS dapat lebih fokus kepada satwa yang dapat dilepasliarkan. Untuk hal ini, masih diperlukan aspek legalitasnya di Indonesia. Sebagai tambahan, ketersediaan dokter hewan yang kompeten juga menjadi kebutuhan bersama agar kualitas pelayanan kesehatan satwa dapat lebih terjamin.

Pada akhirnya, pembangunan PPS yang layak menjadi suatu keharusan dengan pertimbangan urgensi kesejahteraan satwa. Untuk itu, BBKSDASU secara kolektif bersama dengan para mitra sepakat untuk membentuk tim kecil dalam upaya perwujudan PPS yang layak. BBKSDASU juga mendukung upaya-upaya pembentukan lembaga konservasi sehingga terpenuhinya jumlah tempat penitipan satwa yang ideal di Provinsi Sumatera Utara.

%d blogger menyukai ini: