Press Release Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Penyitaan Eskavator Ilegal yang Beroperasi pada SM Karang Gading Timur Di Desa Paluh Kurau Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

IMG_0183

Kepala BBKSDASU, Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For memberikan keterangan terkait operasi gabungan di SM Karang Gading (photo credit: alfianto siregar)

Selasa (28/6) pukul 10.00 WIB, tim yang terdiri atas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDASU), Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2HLHK) Wilayah I Sumatera dan Komando Distrik Militer (Kodim) 02/01 BS menyita 1 (satu) buah eskavator hasil operasi pengamanan hutan kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading/Langkat Timur Laut (KG/LTL) di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Operasi ini dilakukan setelah adanya temuan dari patroli rutin petugas Resort Konservasi SM KG/LTL bersama dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) berupa pengoperasian alat berat eskavator di dalam kawasan konservasi SM KG/LTL. Peringatan lisan dan tulisan telah disampaikan oleh petugas namun tidak dihiraukan. BBKSDASU, melalui Seksi Konservasi Wilayah II Langkat yang dipimpin oleh Herbert Aritonang, kemudian menindaklanjuti dengan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk mematangkan pelaksanaan operasi penangkapan. Operasi gabungan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Teknis BBKSDASU Garendel Siboro bersama dengan TNI, SPORC dan Polisi Kehutanan BBKSDASU.

Pada saat dilakukan penyergapan, di lokasi ditemukan eskavator berada dalam kondisi mati dan tanpa operator. Selanjutnya, barang temuan ini diangkut ke Medan dengan menggunakan trado dan akan dijadikan alat bukti. Dari hasil pengamatan di lapangan, tindak pidana yang dilakukan adalah dengan membuat benteng dengan lebar 6 meter dan panjang sekitar 1,5 km pada kawasan konservasi dimana benteng dibuat dengan menumbangkan tanaman mangrove yang ada. Modus perambahan ini adalah dengan membentengi untuk melingkupi tanaman bakau yang ada dengan tujuan untuk mencegah aluran air masuk dan keluar sehingga tanaman mangrove tidak bisa bernafas dan secara perlahan akan mati dengan sendirinya. Setelah itu daerah tersebut akan dikonversi menjadi tambak alam dan/atau selanjutnya akan dijadikan perkebunan sawit. Kegiatan ilegal ini berpotensi merusak keanekaragaman hayati pada SM KG/LTL terutama ekosistem mangrove yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar seperti pemijahan biota laut dan pengembangbiakannya.

Kasus ini lebih lanjut akan ditangani oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2HLHK) Wilayah I Sumatera dimana sebelumnya sudah terindikasi oknum pelaku kegiatan perambahan ini adalah Sdr. S alias JLK sebagai penggerak dan Sdr. A sebagai pemodal yang berdomisili di Batam. Pelaku akan dijerat dengan pasal 17 ayat (2) UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 dan (lima miliar rupiah) jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jo Pasal 98 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BBKSDASU menghimbau kesadaran semua pihak untuk mempertahankan hutan mangrove yang ada agar mata pencaharian masyarakat sekitar dapat dipertahankan, terhindarnya intrusi air laut dan abrasi serta terjaganya kelestarian flora dan fauna. BBKSDASU akan terus berkomitmen dalam setiap upaya perlindungan kawasan konservasi, tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, BBKSDASU mengharapkan dukungan para pihak, khususnya penegak hukum, agar lebih pro aktif mencegah kerusakan lingkungan hidup dan menyatukan persepsi untuk menjatuhkan hukuman yang mengandung efek jera dalam setiap upaya perlindungan dimaksud. Secara khusus, BBKSDASU berterimakasih kepada Komandan Kodim 0201/BS Medan, Kolonel Inf. Maulana Ridwan, yang telah menurunkan anggota sebanyak 15 orang untuk mendukung operasi ini di lapangan. BBKSDASU memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi yang telah diberikan.

%d blogger menyukai ini: