SOSIALISASI SPIP BALAI BESAR KSDA SUMATERA UTARA

SPIP

Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara sedang memberikan arahan dan materi paparan sosialisasi SPIP TAhun 2017 (photo credit: evansus manalu)

Tuntutan terhadap peningkatan kinerja Birokrasi saat ini semakin menguat, dan setidaknya ada 3 sasaran  reformasi birokrasi yang terus didengung-dengungkan, yaitu : Pemerintahan yang belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah, ; pemerintahan yang belum efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang buruk. Ketiga hal inilah yang kemudian menjadi sasaran reformasi birokrasi sehingga nantinya diharapkan akan terwujud  pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ;  pemerintahan yang efektif dan efisien ; serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Demikian, paparan Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara dalam acara   Sosialisasi SPIP Tahun 2017 lingkup Balai Besar KSDA Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017, di aula Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Untuk tercapainya reformasi birokrasi dimaksud, lanjut Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For., maka perlu dilakukan perubahan baik terhadap pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun perubahan budaya kerja.

Perubahan pola pikir, meliputi : reformasi dari pola pikir lama (masuk kantor jam berapa saja tidak masalah ; bekerja santai dan tak tahu apa yang dikerjakan ; melayani publik dengan tidak baik juga tidak apa-apa karena tidak ada sanksinya ; serta setiap langkah pelaksanaan pekerjaan perlu imbalan) menjadi pola pikir baru (masuk kantor tepat waktu karena kalau tidak akan menjadi masalah ; bekerja produktif dan terencana ; melayani publik dengan  baik sebagai kewajiban ; serta selalu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas fungsinya secara maksimal).

Sedangkan perubahan budaya kerja, dari budaya kerja yang lama, yaiu : jam kerja bebas dan tidak ada kontrol walaupun sudah ditetapkan ; tidak produktif dan tidak efisien ; kolusi-korupsi-nepotisme ; serta tertutup, menjadi budaya kerja baru yang lebih baik lagi, yaitu : jam kerja tepat waktu sesuai ketetapan dan ada kontrol ; produktif dan efisien ; bebas dari KKN ; serta transparan (terbuka).

Untuk dapat mengawasi dan mengendalikan peningkatan kinerja birokrasi tersebut, menurut Kepala Balai Besar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor : P.38/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 telah menetapkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan  dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien.

Diakhir pemaparannya, Kepala Balai Besar mengharapkan dan mengajak seluruh peserta Sosialisasi (pejabat eselon III dan IV serta staf Balai Besar KSDA Sumatera Utara) agar mulai melakukan perubahan baik pola pikir maupun budaya kerja, sehingga kedepan Balai Besar KSDA Sumatera Utara akan menjadi salah satu UPT Kementerian LHK yang berkualitas dan berkinerja baik. (Evan)

%d blogger menyukai ini: