Bimtek SPIP serta Sosialisasi LHKPN dan LHKASN

 

DSCF4145

Bimtek SPIP serta Sosialisasi LHKPN dan LHKASN

Medan, 19 Pebruari 2019

          Mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan Satuan Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) tahun 2018 pada satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Jenderal Kementerian LHK memandang perlu dilakukan bimbingan teknis (BIMTEK).

Bertempat di ruang rapat Balai Besar KSDA Sumatera Utara (koordinator wilayah UPT lingkup Kementerian LHK Provinsi Sumatera Utara), pada Jumat 15 Pebruari 2019, dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyempurnaan Desain Penyelenggaraan SPIP sekaligus Sosialisasi LHKPN dan LHKASN pada Satker Lingkup Kementerian LHK Provinsi Sumatera Utara.

Bimbingan Teknis dan sosialisasi ini dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Setitjen) Kementerian LHK, Dr. Murdiyono, dan dihadiri seluruh pimpinan UPT lingkup Kementerian LHK Provinsi Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Setitjen mengingatkan akan 3 hal yang krusial kenapa SPIP penting diperhatikan, yaitu : (1) bahwa SPIP adalah amanat undang-undang, (2) kelemahan efektivitas pengendalian intern selalu menjadi temuan berulang audit BPK RI dari tahun ke tahun yang mempengaruhi pemberian opini LK, dan (3) SPIP telah menjadi isu penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR-RI dengan BPK, BPKP dan seluruh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga.

DSCF4189

“Peranan SPIP dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional mendorong penataan Reformasi Birokrasi dan pada akhirnya mewujudkan Good Public Governence, yaitu : meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur,” ujar Murdiyono.

Selanjutnya berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Setitjen menjelaskan bahwa LHKASN merupakan kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari ASN (beserta pasangan dan anak tertanggung) yang dituangkan dalam formulir LHKASN sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB).

Tujuan dari penyampaian LHKASN adalah untuk penguatan integritas aparatur, pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, pencegahan  penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi aparatur sipil negara, bagian dari upaya reformasi birokrasi (sebagai salah satu indikator penentu predikat kinerja pegawai) dan merupakan dokumen persyaratan lelang jabatan.

“Dari hasil evaluasi kami, ternyata masih banyak aparatur sipil negara di UPT lingkup Kementerian LHK Provinsi Sumatera Utara yang belum membuat LHKASN nya pada tahun 2018. Untuk itu kami ingatkan agar seluruh ASN segera mengisi LHKAN, karena bila tidak dilakukan ada sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, ujar Murdiyono.

Pada hari yang sama, Ketua Harian Tim Evaluasi Organisasi Kementerian LHK yang juga Staf Ahli Menteri (SAM) LHK Bidang Energi, Ir. Hudoyo, MM. turut memberikan pemaparan tentang Evaluasi/Audit Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998, evaluasi/audit organisasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali, atas dasar itu Hudoyo berharap ada masukan/saran-saran dari para kepala UPT lingkup Kementerian LHK Provinsi Sumatera Utara untuk bahan evaluasi, dalam rangka rencana pembenahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2019. (Nofri Yeni, SP., PEH Pertama BBKSDA Sumut)

%d blogger menyukai ini: